Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan diusulkan dalam Muktamar LP Ma’arif pada 20 Jumadil Tsani 1373 H bertepatan 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar Yogyakarta, Solo dan Semarang yang terdiri Sofyan Cholil, Mustahal, Abdul Ghoni, Farida Achmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkanlah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( IPNU ) dengan ketua pertama Rekan M. Tolchah Mansyur.
Pada 29 April – 1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang terkenal dengan pertemuan KOLIDA ( Konferensi Lima Daerah ) yang dihadiri Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Jombang dan Kediri ( diwakili Bpk. KH Asmuni Iskandar dari Gurah ). Dalam konferensi ini ditetapkan PD/PRT dan berusaha untuk mendapatkan legitimasi/pengakuan secara formal dari NU.
Usaha untuk mencari legitimasi ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi pada Muktamar NU ke X di Surabaya pada 8-14 September 1954. Delegasi dipimpin oleh M. TOLCHAH MANSYUR, dengan beranggotakan 5 orang yaitu SOFYAN CHOLIL, M NAJIB ABDUL WAHAB, ABDUL GHONI dan FARIDA ACHMAD. Dengan perjuangan yang gigih akhirnya IPNU mendapatkan pengakuan dengan syarat hanya beranggotakan putra saja.
Pada 24 Februari – 3 Maret 1955 IPNU mengadakan Kongres ke I di Malang. Bersamaan dengan itu di kota Solo, Remaja-remaja putri sedang mengadakan musyawarah dan menghasilkan organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ( IPPNU ), tepatnya tanggal 8 Rajab 1374 H bertepatan dengan tanggal 2 Maret 1955 yang juga ditetapkan sebagai hari lahir IPPNU.
Dari Kongres ke I – VI status IPNU-IPPNU masih menjadi anak asuh LP Ma’arif. Dan ketika Kongres ke VI di Surabaya pada 20 Agustus 1966, IPNU-IPPNU meminta hak Otonomi sendiri dengan tujuan agar dapat mengatur Rumah Tangganya sendiri dan dapat memusatkan organisasi ini ke Ibu Kota Negara.
Pengakuan otonomi diberikan pada muktamar NU di Bandung tahun 1967, yang dicantumkan dalam AD/ART NU Pasal 10 Ayat 1 dan ayat 9. Pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979 status IPNU-IPPNU terdapat pada pasal 2 Anggaran Dasar NU.
0 comments:
Post a Comment